POTRET SULTENG-Wakil Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Afirmasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) yang dirangkaikan dengan Soft Launching Sulawesi Tengah sebagai Negeri Seribu Megalit, kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin, di Swiss-Bel Hotel Silae Palu, Selasa, (03/10/2023).
K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, bukti kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya, melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dalam upaya akselerasi pembangunan daerah tertinggal. Oleh karena itu, agar langkah konkret ini dapat terus dirasakan masyarakat dan membuahkan hasil yang baik, diperlukan kebijakan afirmasi yang berpusat kepada masyarakat.
“Pastikan agar rumusan kebijakan afirmasi dimaksud benar-benar dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat kita di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), setidaknya 25 kabupaten tertinggal bisa dientaskan pada 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, hingga saat ini, telah banyak diformulasikan program untuk mendukung PPDT. Ia pun mengapresiasi langkah nyata yang telah dilakukan tersebut, diantaranya kepada 3 kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah yang telah serius menangani kesenjangan antarwilayah, baik aspek fisik maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Khususnya pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Tojo Una-una sehingga dapat terentaskan dari ketertinggalan,” imbuh Wapres.
Sebagai bentuk apresiasi kepada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengentasan daerah tertinggal, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) berhasil mendapatkan peringkat ke 2 (Dua) Tertinggi Indeks Komposit Kabupaten dengan capaian nilai 70,93. Sehingga telah dinyatakan berhasil keluar dari predikat Daerah tertinggal sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia K.H. Ma’ruf Amin.
Dalam mewujudkan serta mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi daerah tertinggal entas, secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden nomor 27 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2023.
Implementasi Kepres tersebut, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara mandiri berusaha meningkatkan kinerjanya untuk keluar dari ketertinggalannya dengan memenuhi prasayarat dan memperhatikan pedoman penyusunan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT serta kriteria dan indikator penetapan daerah tertinggal, indikator makro baik itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase Penduduk Miskin (PPM).
Berdasarkan peraturan Presiden RI nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2020-2024, diukur dari enam kriteria yaitu:
1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah.
Seiring berjalannya waktu, perkembangan pembangunan daerah dari tahun 2020, dibawah kepemimpinan Bupati Mohammad Lahay, Wakil Bupati Ilham Lawidu serta Sekretaris Daerah Sovianur Kure bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah, terus berkomitmen untuk melakukan intervensi terhadap 6 (Enam) kriteria tersebut, sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD 2021-2026 yaitu terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una yang Tangguh, Maju dan Sejahtera.
K.H. Ma’ruf Amin juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemda Touna atas upaya serius pemerintah daerah dalam hal pengentasan ketertinggalannya, sehingga keluar dari daerah tertinggal. Dia berharap upaya yang di lakukan oleh Pemda Touna ini dapat di ikuti oleh pimpinan Daerah Provinsi/Kabupaten lainnya yang masih memiliki daerah tertinggal.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah Pejabat Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat unsur Kementerian Keuangan. Hadir pula sejumlah Kepala Daerah/Gubernur, Para Bupati, serta Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
