Dalam Sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo sempat menanyakan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal belanja bantuan langsung tunai atau BLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2024.
“Kalau terkait dengan anggaran tahun berikutnya untuk El Nino itu, Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri atau itu memang harus diusulkan juga?” tanya Suhartoyo dalam sidang tersebut.
Risma lalu menjawab, “Kami enggak berani mengusulkan, Yang Mulia.”
Suhartoyo lantas menanyakan kembali, “Termasuk tahun sebelumnya?”
Risma pun mengiyakan. Dia beralasan bahwa dirinya tidak mengetahui kondisi keuangan.
“Kami enggak berani mengusulkan karena kami enggak tahu kondisi keuangan, apakah bisa apa enggak. Kami berani, biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kami tidak tahu kondisi makro masalahnya,” beber mantan Wali Kota Surabaya ini.
Sebelumnya, Risma mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian Sosial pada tahun ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023 anggaran kementeriannya adalah Rp 87,2 triliun, sedangkan pada 2024 turun menjadi Rp 79,2 triliun.
“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 menjadi Rp 79.214.083.464.000,” kata Risma.
Risma lalu mengungkapkan penyebabnya. “Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024,” ucap dia.
Dia menjelaskan, pada 2023 sebenarnya telah ada BLT El Nino. Bantuan ini sudah disetujui oleh DPR RI pada 7 November 2023.
MK menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat, 5 April 2024. Agendanya, menghadirkan keterangan dari empat menteri kabinet Presiden Jokowi sebagai saksi terkait tuduhan politisasi bantuan sosial dalam Pilpres 2024.
Selain Risma, hadir pula Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Adanya dugaan politisasi bantuan sosial menjadi poin utama dalam gugatan perselisihan Pilpres yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut yakni nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh kubu 01 Anies-Muhaimin, dan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh kubu 03, Ganjar-Mahfud.
