Korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, sehingga berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, pemerintah menggunakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, apakah kenaikan PPN hingga 12% mampu memberikan dampak yang sebanding dengan manfaat yang dihasilkan dari pemberantasan korupsi?
Korupsi menyebabkan kerugian di berbagai sektor. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan sering kali disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Akibatnya, banyak proyek penting berjalan lambat, mangkrak, atau bahkan tidak selesai. Hal ini memperburuk kualitas pelayanan publik dan memperlebar kesenjangan sosial. Kelompok masyarakat rentan menjadi pihak yang paling terdampak karena bergantung pada fasilitas umum dan program subsidi pemerintah.
Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi rendah cenderung memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang lebih tinggi. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel meningkatkan efisiensi belanja negara, memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Kebijakan kenaikan PPN hingga 12% bertujuan untuk menambah pendapatan negara yang kemudian dialokasikan untuk program sosial dan pembangunan. Namun, kebijakan ini langsung berdampak pada daya beli masyarakat. PPN yang bersifat regresif membuat beban pajak lebih terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan mereka yang berpenghasilan tinggi. Kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN berpotensi memicu inflasi, menurunkan tingkat konsumsi, dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, apabila pemerintah memprioritaskan pemberantasan korupsi, penerimaan negara dapat meningkat tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Dana yang selama ini hilang akibat korupsi dapat dialihkan untuk program pembangunan yang lebih produktif. Dengan pengelolaan yang transparan dan birokrasi yang efisien, iklim investasi akan semakin membaik, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Negara-negara seperti Singapura dan Finlandia, yang memiliki tingkat korupsi rendah, menunjukkan bahwa keseimbangan antara pajak yang moderat dan pelayanan publik yang berkualitas dapat tercapai. Pengelolaan anggaran yang efektif terbukti lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sekadar menaikkan pajak.
Kendati kenaikan PPN 12% dapat meningkatkan pendapatan negara, manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat tidak sebesar dampak yang dihasilkan dari pemberantasan korupsi. Korupsi adalah akar masalah yang, jika diselesaikan, akan membuka peluang besar bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, langkah paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memperkuat upaya pemberantasan korupsi, bukan hanya bergantung pada kebijakan pajak yang memberatkan rakyat.
