Potret Palu – Ketua Komisi A DPRD Kota Palu dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). Mutmainah Corona, menekankan perlunya penguatan pencegahan kekerasan seksual sebagai upaya memastikan keadilan bagi korban.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih kuat dalam melakukan pengawasan di lapangan, memastikan implementasi regulasi yang ada, dan mendukung sistem alokasi anggaran yang efektif.
“Dari segi aturan kita sudah punya aturan yang cukup banyak, dan itu menurut saya sudah cukup untuk memastikan keadilan bagi korban,” ucap Neng sapaan akrabnya, ke PotretSulteng.com, Selasa (28/11/23).
Namun, kata Neng, implementasinya perlu diperkuat. Pemerintah harus mendorong alokasi anggaran dan sistem pendukung untuk memastikan keberhasilan pencegahan, karena pencegahan merupakan langkah utama dalam menangani kasus kekerasan seksual.
“Bagi saya utama pencegahan sebetulnya, karena kalau sudah kasus terjadi, itu wilayah hukumnya panjang,” ujarannya.
Anggota DPRD ini juga mengatakan peran penting masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual. Menurutnya, penguatan pencegahan berbasis masyarakat, seperti di tingkat RT, dapat menjadi solusi efektif.
“Pemerintah jadi support sistemnya, tapi masyarakat juga harus di sadarkan untuk bagaimana masyarakat yang pro aktif, bagaimana membuat orang untuk bisa spek-up untuk bisa berbicara, memperbanyak pengawasan dimana-mana,” ungkapnya.
Mutmainah juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan pemetaan wilayah rentan terhadap kekerasan seksual.
“Pembangunan infrastruktur harus melibatkan analisis data kasus kekerasan misalnya oleh DP3A, itu ada data kasus angka kekerasan, itu menjadi analisa kita untuk memastikan bahwa wilayah rentan mendapatkan perhatian khusus sebagai bagian dari upaya pencegahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Mutmainah berharap jumlah kasus kekerasan seksual menurun dan pemerintah dapat menciptakan kota yang layak dan aman bagi masyarakatnya.
“Kita berharap kasus lebih menurun bukan meningkat, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana kota yang layak bagi semua warganya, memastikan rasa aman,” harapnya.
Dengan tegas, Mutmainah menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar pembangunan tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga memprioritaskan langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual yang efektif.
