POTRET SULTENG-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Provinsi Sulawesi tengah mencatat ada tujuh Kabupaten/Kota mengalami kenaikan prevalensi stunting.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang didapatkan dari DP2KB Sulteng, berikut 7 Kabupaten / Kota yang mengalami kenaikan prevalensi stunting :
- Kabupaten Morowali Utara mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen;
- Kota Palu mengalami kenaikan sebesar 0,8 persen;
- Kabupaten Toli-Toli mengalami kenaikan sebesar 1,4 persen;
- Kabupaten Tojo Una-Una mengalami kenaikan sebesar 1,9 persen;
- Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami kenaikan sebesar 2,0 persen;
- Kabupaten Donggala mengalami kenaikan sebesar 2,9 persen;
- Kabupaten Buol mengalami kenaikan sebesar 4,1 persen.
Kepala Bidang KB, Ketanahan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KB, Burhan Tahir menjelaskan, terdapat tujuh kabupaten/kota yang mengalami kenaikan stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), terbanyak berada di Kabupaten Buol sebesar 4,1 persen.
Menurutnya, usaha pemerintah dalam menurunkan stunting telah maksimal, namun untuk mengubah pola hidup masyarakat membutuhkan jangka waktu yang tidak sedikit.
“Salah satu faktor stunting disebabkan oleh pola hidup masyarakat. Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin namun memang dalam mengubah pola hidup masyarakat membutuhkan waktu,” jelasnya kepada kailipost.com pada Kamis (20/7/2023).
Lebih lanjut, kata Burhan, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dipakai sebagai tolak ukur untuk mengetahui gambaran status gizi balita.
“Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah untuk mengetahui gambaran status gizi balita dan determinannya sehingga menghasilkan data prevalensi stunting, wasting, underweight dan overweight,” katanya.
Penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak.
Olenya itu, ia berharap dengan berbagai upaya dan program-program yang pemerintah sedang lakukan semuga menimbulkan hasil yah bagus dalam sektor apapun itu.
“Apalagi stanting ini diharapkan bukan hanya pemerintah daerah saja yang kerja tetapi diminta partisipasi dan kolaborasi masayarakat untuk merubah pola hidup agar terhindar dari berbagai peyakit yang tidak di inginkan,” pungkasnya.
