POTRET SULTENG-Ketua Tanfidziyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Sulawesi Tengah, Prof Lukman S Thahir mengatakan tak perlu terlalu berlebih menanggapi surat edaran larangan buka puasa bersama yang dikeluarkan Presiden Jokowi.
Bahkan, Prof Lukman menepis anggapan yang mengatakan pemerintah anti-Islam karena melarang pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) mengadakan buka puasa bersama.
“Saya kira itu terlalu berlebihan kalau kita menganggap pemerintah itu anti-Islam. Padahal kita tahu negara ini memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat muslim,” ujarnya saat dihubungi media ini, Minggu, (26/3/2023).
Apalagi, kata Prof Lukman belakangan ini aparatur negara sangat disoroti oleh masyarakat. Sehingga larangan itu, menurutnya sebagai bentuk respon Jokowi terhadap kritikan masyarakat.
“Saya kira ini bukan masalah anti-Islam. Tetapi surat edaran itu sebenarnya untuk merespon kepekaan masyarakat terhadap masalah yang terjadi di bangsa ini terutama yang berhubungan dengan para pejabat,” jelasnya.
Ketua PWNU Sulteng menyatakan mengapresiasi himbauan Presiden Jokowi yang meminta kepada para pejabat dilingkungan ASN untuk tidak berbuka puasa secara bersama-sama.
“Apresiasi ini tentunya tidak vakum historis, ada pengalaman yang terjadi di bangsa ini, dimana para ASN secara vulgar mempertontonkan kekuasaannya dengan tidak memperhatikan etika,” jelasnya.
Selain itu, Prof Lukman menilai larangan tersebut sebagai upaya mengantisipasi terjadinya pertemuan-pertemuan yang kemungkinan bakal bernuansa politik.
“Karena kita tahu ya, tahun politik jangan sampai ada kesan-kesan atau pertemuan yang disadari atau tidak, itu ada mengandung unsur politik di dalamnya,” ungkapnya.
Prof Lukman meyakini larangan itu juga bertujuan menjaga independensi dan netralitas ASN di suasana Ramadhan.
“Dalam rangka mencegah hal yang berlebihan maka surat atau himbauan Presiden ini saya kira sesuatu yang positif,” pungkasnya.
