PALU, POTRET SULTENG – Konflik warga Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Direktur Jaringan Tambang (Jatam) Sulteng, Moh Taufik.
“Kasus Rempang saya kira banyak menjadi perhatian publik saat ini, ini sebenarnya pertama harus menjadi evaluasi pemerintah pusat,” ucap Taufik di Palu ke media ini, Jumat(29/9/23).
Menurutnya, investasi yang akan masuk dan berpotensi menggusur warga-warga Rempang dan protes yang dilakukan oleh warga sebaiknya didengarkan oleh pemerintah pusat khususnya para menteri yang punya kewenangan untuk mengeksekusi rencana investasi tersebut.
Banyak jejak digital, kata Taufik, bagaimana presiden Jokowi Dodo menjanjikan untuk diberikan sertifikat kepada warga Rempang tapi kemudian realisasinya hampir tidak ada sampai dengan hari ini. Justru masyarakat Rempang yang mau mengurus tanahnya untuk menjadi hak milik itu terkendala karena ada penetapan hak guna untuk investasi diwilayah tersebut.
Pimpinan Jatam Sulteng itu mengungkapkan, kepentingan masyarakat di atas segalanya, dan investasi Rempang ketika masyarakat menyatakan menolak dan direlokasi itu harus dihentikan karena yang paling penting adalah ini bukan hanya soal menghilangkan masyarakat dari sumber kehidupannya yang sudah sejak lama.
“Tapi memindahkan warga Rempang dari kampung-kampung yang sudah lama mereka tinggali sebelum Indonesia merdeka itu berpotensi menghilangkan mereka atas sejarah nenek moyang mereka, sehingga wilayah-wilayah yang akan digusur sebaiknya dihentikan oleh Pemerintah,” pungkasnya.
