POTRET SULTENG-Janji-janji politik yang digaungkan oleh bakal calon gubernur untuk merebut hati masyarakat terus menjadi senjata andalan.
Ada salah satu janji politik ini terkait dengan ketenagakerjaan. Hal tersebut mendapat perhatian dari Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulteng.
Menyikapi masalah tersebut, Ketua DPN Sulteng, Andri Gultom mengungkapkan bahwa problematika ketenagakerjaan juga disebabkan kurangnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian.
“Masalah ketenagekerjaan di Sulteng tidak hanya berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja, melainkan tidak adanya sertifikat keahlian yang menjadi syarat untuk dapat bekerja dan peluang kerja yang sulit,” ungkapnya dalam keterangan, Rabu, (17/7/2024).
Para tenaga kerja lokal bakal menemui tantangan lebih berat ke depan jika pemerintah tidak menyiapkan sertifikat kompetensi. Karena bagi dia, syarat utama untuk dapat bekerja dan perintah undang-undang, bahwa penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat.
“Meski ditengah ‘gempuran’ investasi pemodal asing di Sulteng, pembangunan infrastruktur yang masif, namun itu tidak berdampak signifikan pada peluang bagi tenaga kerja lokal jika Pemerintah tidak menyiapkan sertifikasinya,” jelasnya.
Banyaknya pengangguran di daerah industri salah satunya adalah soal tenaga kerja lokal yang tidak dapat bersaing. Melalui sertifikasi itulah, maka tenaga kerja lokal dapat bersaing dan bekerja.
Selain itu, kata dia, hadirnya negara dalam menjamin kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi harapan bagi para tenaga kerja di Sulteng. Di sektor tenaga kerja konstruksi atau tukang bangunan misalnya, dibutuhkan kepedulian Pemerintah dalam memastikan profesi itu terlindungi dalam bekerja.
“90 persen tukang bangunan kita bekerja mandiri, sehingga butuh BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi status mereka sebagai pahlawan infrastruktur, sehingga butuh perhatian pemerintah,” ujarnya.
Dengan formula penyelesaian masalah tenaga kerja lokal saat ini, Andri yakin pengangguran dan kemiskinan di Sulteng dapat terselesaikan dengan cepat.
“Semoga calon kepala daerah kedepan tidak hanya membangun wacana yang tidak dapat dilaksanakan, melainkan betul – betul menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas utama untuk di selesaikan,” bebernya.
