BUOL, POTRET SULTENG – Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) melakukan aksi demontrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol, imbas dari 3 fraksi yang menyetujui penjabat bupati Buol saat ini dilanjutkan jabatannya.
Sikap tegas yang dilakukan Geram terkait penolakan terhadap pengusulan kembali Penjabat Bupati Buol untuk tidak ada lagi perpanjangan jabatan, karena dinilai tidak mampu membawa perubahan di Buol. Sehingga menjadi kerugian bagi rakyat tidak bisa menyelesaikan masalah.
Dipimpin korlap, Efendi sekitar 15 orang masa aksi melakukan aksinya di depan Kantor DPRD hingga rujab bupati, Senin,(4/9/23).
Efendi menyayangkan dari fraksi DPRD yang tidak melihat pengusungan nama. Adapun tuntutanya yaitu,
- Pelantikan yang tidak semestinya
- JOBFIT tanpa keputusan menteri
- Kenaikan TPP yang tidak berkeadilan
- Kisruh dana stanting
- Penyelesaian kasus Plasma
- Problem penertiban pasar yang sampai hari ini tidak terselesaikan
“Siapapun PJ nya asalkan bukan Pak Muhlis. Dan untuk PJ yg nanti terpilih. Dan akan dilakukan suatu sambutan dari aktifis untuk tidak menjadi kesalahan yang sama,” ucap korlap saat menyampaikan orasinya.
Menurut Efendi ada beberapa poin dalam penilaian kinerja Pj Bupati saat ini, yaitu Penertiban pasar, pedagang tidak bisa menjual ikan.
Kemudian praktek tambang ilegal, tidak ada satu pernyataan tegas untuk diliat sebagai tanggung jawab dari Pj Bupati.
“Kami menilai Bapak Pj Bupati Buol saat ini telah melanggar komitmen sebagaimana undang-undang yang berlaku tentang batas kewenangan dan kewajiban pejabat Negara,” ungkapnya.
Sejarah yang sama tertoreh kembali ditanah pogogul dengan skema berbeda, kata Efendi, Pj Bupati sebelumnya telah menggdaikan tanah kita kurang lebih 10 ribu Ha. Kali ini terjadi hal yang sama namun dengan gaya yang berbeda, dan di perkuat dengan dugaan beberapa kebijakan yang tidak populis serta penyelesain masalah yang di sinyalir tidak mampu diselesaikan oleh seorang pemimpin.
Dia juga mengajak seluruh masyarakat tanah Pogogul untuk bersatu melawan segala bentuk ketidak adilan, melawan segala bentuk kezaliman dan berdaulat ditanah Pogogul yang sama kita cintai.
“Kita akan menduduki tempat ini untuk waktu yang tidak di tentukan, sampai DPRD mengambil sikap, apa yang menjadi aspirasi rakyat, DPRD harus tegas sebelum aksi ini menjadi isu Nasional,” pungkasnya.
