POTRET PALU – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, drg Hery Mulyadi, menjelaskan bahwa saat ini RSUD Undata sedang berfokus pada proses perbaikan sistem pembagian jasa. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada perubahan yang sedang dijalani terkait pembagian jasa di rumah sakit tersebut.
Baca Juga: UPTD RSUD Undata Gelar In House Training Code Blue
Menurutnya, proses perbaikan ini menghadapi beberapa hambatan yang biasa terjadi dalam penyesuaian sistem, dengan pertimbangan penambahan dan pengurangan yang terus dilakukan.
Hery menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya tentang pembayaran jasa selama 8 bulan sebenarnya bukan terkait dengan pembayaran jasa, melainkan insentif COVID. Insentif tersebut berasal dari anggaran Provinsi, bukan dari RSUD Undata.
“Kemarin suda diselesaikan desember, masalah covid ini kan sudah berproses sesuai kemampuan daerah, bukan dari Undata uangnya itu,” jelas Hery ke media ini, Selasa(7/11/23).
Baca Juga: Upaya Penurunan Stunting, Dinkes Buol Gelar Monev TPPS Dan TPK Lintas Sektor
Pembayaran terkait insentif COVID tersebut sudah diselesaikan pada bulan Desember sebelumnya. Namun, masih menunggu kepastian apakah anggaran untuk tahun 2023 sudah tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hery juga menegaskan bahwa pembayaran dilakukan setelah melewati proses review dari instansi terkait, demi memastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Saat ini, RSUD Undata sedang melakukan reformasi dalam sistem pembagian jasa dengan prinsip keadilan, pertimbangan risiko, dan penyesuaian terus-menerus. Hery menekankan bahwa pembagian jasa bukanlah hal yang mudah dilakukan, melainkan melibatkan diskusi dan perdebatan, yang umumnya terjadi di berbagai tempat.
Baca Juga: Pemcam Una-Una Siapkan Langkah Antisipasi Kebakaran dengan Usulan Mobil Damkar
“Kalau membagi jasa itukan tidak semudah membalikan tangan, tentu ada diskusi-diskusi, perdebatan biasalah, saya kira dimana-mana juga seperti itu. Ada yang berkeinginan ditambah tentu kalau ada ditambah ada yang dikurangi,” ucapnya.
Hery juga mengungkapkan bahwa dalam situasi ini, manajemen rumah sakit telah mengambil langkah potongan gaji untuk diprioritaskan bagi tenaga dengan penghasilan yang lebih rendah.
“Kalau saya manejemen, saya pribadi-pun saya sudah potong, direktur, wadir itu sudah potong kabid juga dipotong untuk dibagi kepada tenaga-tenaga sangat rendah pendapatannya,” ucap Hery.
Baca Juga: Aktivis PMII Sulteng Tanggapi Penangkapan Terduga Teroris di Poso
Hery juga mengatakan RSUD Undata, terdapat sekitar 500 tenaga honorer dan sekitar 1.400 pegawai tetap yang terdiri dari PNS. Hery menegaskan bahwa insentif COVID dihitung berdasarkan jumlah pasien COVID yang dirawat.
Hery menekankan bahwa RSUD Undata sedang berfokus pada perbaikan sistem pembagian jasa dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti resiko, jumlah pegawai, dan prinsip keadilan.
