Geser Ke Bawah untuk baca artikel
NasionalSosial Budaya

Dampak Buruk Industri Nikel: 53 Kematian Sejak 2015, Buruknya Keselamatan Kerja

103
×

Dampak Buruk Industri Nikel: 53 Kematian Sejak 2015, Buruknya Keselamatan Kerja

Sebarkan artikel ini
Foto: Carsurin.com

Tragedi menyelimuti industri nikel di Sulawesi Tengah dengan ledakan yang menghantam smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) dikawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) pada Minggu (24/12/23) pagi. Kecelakaan tragis ini mengakibatkan 18 korban meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka serius.

Menyusul tragedi ini, data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengungkap fakta mengerikan. Sejak 2015 hingga 2022, sudah ada 53 korban jiwa akibat kecelakaan kerja di industri nikel di Indonesia. Mayoritas korban adalah pekerja lokal.

“Fenomena ini bukan kejadian pertama. Fenomena serupa terjadi di banyak kawasan industri nikel di Indonesia,” ungkap Koordinator Jatam, Melky Nahar dalam keterangan tertulis, Minggu (24/12/23).

Selain tragedi di ITSS, pada 22 Desember 2022, smelter PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali Utara, juga mengalami insiden serupa, yang menewaskan Nirwana Selle, seorang seleb TikToker, dan temannya, I Made Defri Hari Jonathan.

Menurut catatan Trends Asia, selama kurun 2015-2022, 53 orang tewas karena kecelakaan kerja di sana. 75 persen korban adalah tenaga kerja lokal dan sisanya, tenaga kerja China. Jumlah ini sebenarnya jauh lebih tinggi, namun perusahaan diduga  cenderung menutupi kecelakaan-kecelakaan kerja yang terjadi di lapangan hingga menyulitkan pengumpulan informasi.

Jumlah korban kematian di kawasan industri nikel ini sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, namun perusahaan seringkali diduga  terutup, dan  cenderung sembunyikan informasi. Ini sejalan dengan pemerintah yang abai, tak tegas.

“Para karyawan diduga ketakutan memberikan informasi kecelakaan, karena konsekwensinya mereka diduga akan mendapatkan surat peringatan atau bahkan langsung dipecat,” ucap Kordinator Jatam Sulawesi Tengah, Moh. Taufik.

Ketidakadilan juga mewarnai industri nikel. Gaji karyawan Cina di industri ini mencapai tiga sampai empat kali lipat gaji karyawan Indonesia. Selain itu, persoalan keselamatan kerja yang buruk dan minimnya perlindungan bagi pekerja menjadi sorotan utama.

Persoalan keselamatan kerja yang buruk ini tak hanya monopoli IMIP, namun juga buruk di pusat-pusat smelter nikel di Indonesia. Dari GNI, VDNI, dan OSS, IWIP, hingga smelter-smelter di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Penanganan kasus seperti seleb TikToker Nirwana Selle ini buruk dan cenderung menyalahkan korban dan berbelit-belit terkait uang kematian, menyebabkan kemarahan para karyawan dan pecah dalam pemogokan karyawan PT GNI pada 14 Januari 2023 dan menewaskan tiga karyawan GNI.

Hingga saat ini, hasil investigasi kepolisian terkait peristiwa pemogokan berdarah ini tak pernah dikeluarkan untuk publik. Ratusan aparat keamanan yang diturunkan ke lapangan pasca kejadian tidak untuk melindungi hak-hak keselamatan para pekerja namun melulu hanya untuk kepentingan keberlangsungan produksi nikel.

“Beberapa hari setelah kejadian, pihak kepolisian mengumumkan situasi sudah kondusif, GNI beroperasi seperti semula. Namun hingga hari ini tak ada laporan siapa nama korban dari peristiwa tersebut,” tutur Devisi Riset Jatam, Imam Shofwan.

“Jatam saat itu, menuntut penghentian operasi GNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait aktivitas GNI, namun tak didengarkan oleh aparat,” sambungnya.

Pentingnya industri nikel bagi perekonomian Indonesia membuat program hilirisasi nikel menjadi prioritas utama. Namun, dampak lingkungan dan sosialnya terhadap masyarakat lokal seringkali terabaikan. Wilayah tangkapan ikan nelayan di Morowali, misalnya, telah hilang akibat limbah PLTU IMIP.

“Hal ini disebabkan oleh laut yang dibuangi limbah PLTU IMIP 24 jam tiap hari dan tujuh hari tiap minggu non stop, sejak PLTU beroperasi di sana tahun 2015,” kata Imam.

Selain itu, lahan pertanian warga Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi juga tidak lagi produktif sejak smelterisasi nikel berlangsung di dekat desa mereka. “Tanaman padi yang baru ditanam langsung mati, jika terkena air kuning dari tambang nikel. Sepuluh tahun terakhir kita tak lagi bisa tanam padi,” tutur Sabar, warga Baho Makmur.

Hilirisasi Nikel ala Capres-Cawapres 2024

Dalam persaingan menuju Pilpres 2024, program hilirisasi nikel menjadi sorotan tiga pasangan calon besar. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, terutama dalam hal keselamatan pekerja dan dampak lingkungan, tampaknya belum menjadi prioritas utama dalam agenda mereka.

Berdasakan dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, misalnya, mereka tak hanya akan melanjutkan hilirisasi nikel namun akan mengembangkan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk maritim.

Pasangan Ganjar dan Mahfud juga hendak melanjutkan program hilirisasi Jokowi. Mereka akan mendorong hilirisasi pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan.

Pasangan Anis dan Muhaimin juga menyusun sejumlah agenda strategis yang meliputi pengembangan delapan kawasan di Indonesia. Salah satunya, mendororong industrialisasi hasil bumi untuk meningkatkan nilai tambah produk dan menjadikan Sulawesi sebagai pusat coklat dunia, basis nikel nasional dan lumbung pangan nasional.

Bisa dibilang ketiga kandidat ini melulu bicara soal untung dan nilai tambah dari hilirisasi yang mereka canangkan. Tak satupun kandidat yang bicara terkait keselamat kerja, dan nyawa manusia yang dikorbannya akibat hilirisasi yang buru-buru dan merusak dalam kecepatan penuh.

Begitupun, persoalan kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber-sumber kehidupan warga sekitar proyek hilirisasi ini, juga tak satupun yang menjadi perhatian dari tiga kandidat.

Tuntutan Jatam untuk Presiden dan Kapolri

1. Menuntut Presiden Jokowi untuk segera melakukan audit/evaluasi atas seluruh tindakan kejahatan PT. IMIP terhadap buruh, warga terdampak, maupun lingkungan hidup.
2. Menuntut Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit untuk segera lakukan proses hukum atas Kejahatan PT. IMIP, terutama terkait dugaan pelanggaran hukum dalam ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan warga yang terdampak.
3. Menuntut presiden untuk segera perintahkan PT. IMIP agar melakukan pemulihan  sosial-ekologis atas segala kerusakan yang telah terjadi.

Tinggalkan Balasan