Sebagai bentuk simpati dan protes, Fraksi Bersih Sulawesi Tengah (Sulteng) mengadakan aksi duka dengan menyalakan 1000 lilin di Taman Nasional Jalan Sultan Hasanudin, sebagai tanda empati untuk korban ledakan smelter di kawasan PT.IMIP, Minggu (24/12) malam.
Baca Juga: Investigasi Mendalam Ledakan di PT ITSS, Kapolda Sulteng: Operasional ITSS Dihentikan Sementara
Kegiatan ini menarik perhatian dari berbagai kalangan. Sekitar 50 massa dari Himpunan Mahasiswa Psikologi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kelompok pelajar, dan faksi bersih-bersih Sulteng turut serta dalam kegiatan ini.
Ketua Fraksi Bersih-Bersih Sulteng, Aulia Hakim, menyampaikan keinginannya agar para buruh mendapatkan perlindungan yang lebih baik di tempat kerja, khususnya mengenai jam kerja yang berlebihan dan larangan bagi perempuan untuk bekerja di malam hari.
Baca Juga: Kaesang dan Rusdi Mastura, Bahas Sinergi dengan Generasi Muda
“Ke-depannya para buruh lebih diperhatikan jam kerjanya jangan sampai berlebihan jam kerja. Khusunya para perempuan jangan ada lagi di berlakukan sif kerja malam bagi perempuan,” ucap Aulia.
Tragedi yang menyebabkan kebakaran dan ledakan di PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) menewaskan 13 buruh dan melukai 32 lainnya. Penyebab utama tragedi ini diduga karena penggunaan alat yang tidak layak, yang diimpor dari Tiongkok. Buruh di kawasan PT.IMIP mengungkapkan bahwa ini bukan kejadian pertama, mengingat insiden serupa terjadi di PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) beberapa bulan sebelumnya.
Aulia Hakim juga menyoroti kurangnya tindakan tegas dari pemerintah dalam menghadapi insiden-insiden serupa. Meskipun pemerintah berbangga dengan hilirisasi industri nikel di kawasan tersebut, realitanya adalah adanya peningkatan kemiskinan di wilayah tersebut, khususnya di Morowali yang kini menjadi daerah termiskin di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: LMND Sulteng Desak Pemerintah Kontrol Perusahaan Asing usai Tragedi Ledakan di PT ITSS Morowali
Dengan latar belakang tersebut, Fraksi Bersih-Bersih Sulawesi Tengah menuntut beberapa hal, antara lain pemberian sanksi yang tegas kepada perusahaan-perusahaan tenan di kawasan PT.IMIP, evaluasi sistem perijinan perusahaan tambang di Sulawesi Tengah, evaluasi sistem kesehatan dan kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan PT IMIP, PT.SEI dan PT. BTIIG, peningkatan hak dan kesejahteraan buruh di Morowali dan Morowali Utara, serta hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
