Terkait kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menjadi pimpinan koalisi, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi hal tersebut. Doli menyarankan hal itu sebaiknya dibicarakan setelah proses penghitungan suara di KPU 20 Maret mendatang.
“Saya kemarin mengimbau, kita kan lagi fokus menunggu sampai tanggal 20 Maret rekapitulasi resmi dari KPU. Nah, semua partai politik sedang juga berjuang menjaga suaranya, mengawal suaranya dari setiap rekap tingkat bawah sampai ke KPU. Jadi eloknya sebaiknya membicarakan tentang bangunan koalisi ini permanen atau tidak secara resmi itu nanti setelah pengumuman resmi aja,” kata Doli kepada wartawan, Kamis (14/3/2024).
Doli menyinggung partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Dia mendukung wacana ‘koalisi permanen’ itu dipertahankan di ranah eksekutif dan legislatif jika paslon usungannya dinyatakan resmi menang pilpres.
“Kalau misalnya kerja sama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju selama pencalonan capres dan cawapres ini bisa dirawat dengan baik, misalnya dipertahankan sampai parlemen, kemudian juga solid di pemerintahan, ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik,” kata Doli.
“Dan dalam perjalanan semua pemerintahan kan itu yang diharapkan. Sehingga kita fokus pada pelaksanaan program,” imbuhnya.
Meski begitu, Doli menyebut belum ada pembicaraan serius di kalangan koalisi pro Prabowo-Gibran dan koalisi pemerintahan mengenai wacana itu.
“Soal posisi atau struktur dalam bentuk tentang koalisi yang mengarah permanen ini kita belum pernah bicarakan apa-apa sebetulnya. Ya ini baru cerita-cerita lepas saja. Jadi, apalagi kalau bicara tentang apakah perlu ada ketua, wakil ketua, atau anggota segala macam, itu belum pernah sama sekali dibicarakan,” ujar Doli.
Ketum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya menjawab soal kabar Jokowi diminta jadi pimpinan koalisi. Budi Arie mengatakan aspirasi boleh-boleh saja disampaikan.
“Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi ya nggak apa-apa dinamika aja,” kata Budi Arie kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).
Budi Arie meminta keputusan untuk kebinet selanjutkan menunggu pengumuman KPU RI. Ia meminta semua pihak untuk menunggu penetapan KPU.
“Ya tunggu aja lihat perkembangan. Ini kan masih, KPU tanggal 20 Maret masih belum pengumuman. Pak Prabowo aja masih nunggu. Kita aja masih nunggu keputusan resmi KPU kan,” ujarnya.
