POTRET SULTENG-Pemilihan Umum Presiden Indonesia (Pilpres) 2024 merupakan momentum yang menentukan hajat rakyat setiap lima tahun. Dalam ruang demokrasi ini, rakyat juga mempunyai kesempatan untuk memilih atau tidak para calon presiden (capres) yang bakal memperebutkan kursi panas di Pilpres nanti.
Beberapa partai politik (parpol) tengah berlomba-lomba mempromosikan para kandidat presidennya. Sejauh ini ada tiga nama yang sudah diumumkan akan maju pada Pilpres 2024 nanti.
Masing-masing kandidat yang muncul dalam wajah publik yakni mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang telah diusung oleh PDIP.
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang telah diusung oleh Nasdem. Selanjutnya, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto diusung melalui Partai besutannya.
Ditengah kondisi pertarungan politik yang semakin dekat, Aliansi Bersihkan Sulteng memberikan pandangan dari ketiga kandidat capres tersebut.
Mereka menilai Anies, Prabowo, dan Ganjar memiliki peran dalam merusak lingkungan hidup dan mengancam masa depan bangsa Indonesia kedepannya.
Ditengah-tengah gencarnya isu global terhadap kerusakan lingkungan, sepak terjang para kandidat ini patut diurai satu persatu.
Berikut rekam jejak mereka satu persatu:
Pertama, sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah banyak menuai kritik publik oleh karena kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijaksana. Proyek pembangunan yang ambisius seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, dianggap merusak ekosistem yang rapuh dan meningkatkan polusi udara.
Selain itu, kebijakan pertanian yang tidak ramah lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya telah menimbulkan kerusakan yang signifikan pada hutan dan lahan pertanian. Kasus yang terjadi di Wadas gejolak perlawanan penolakan pertambangan batu andesit merupakan salah satu bukti nyata keberpihakan Ganjar terhadap korporasi perusak lingkungan.
Kedua, dalam perjalanan politiknya, Anies Baswedan pada awal mencalonkan sebagai Gubernur Jakarta memiliki tagline yang dianggap bahwa dia merupakan orang yang peduli akan lingkungan dengan menolak reklamasi. Namun, 3 tahun setelah dia dilantik menjadi gubernur, Anis kembali menerbitkan Anies justru menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan dan Ancol.
Tidak hanya itu, Anies juga telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi yang sebelumnya dia segel di awal masa kepemimpinannya. Selain itu, ada 311 rumah kantor (rukan) dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama. Dalam kontestasi politik 2024, Anis Baswedan terafiliasi dengan beberapa pebisnis kotor pertambangan. Diantaranya adalah Ahmad Ali dan Jusuf Kalla.
Ahmad Ali merupakan salah seorang elit politik yang memiliki aset dan bisnis bergerak di bidang pertambangan nikel di Sulawesi Tengah dimana banyak menyumbang deforestasi dan kerusakan lingkungan. Ia sendiri merupakan direktur di PT Graha Mining Utama,PT Graha Agro Utama,PT Graha Istika Utama,dan PT Tadulako Dirgantara Travel yang ada di kabupaten Morowali.
Perusahaan pertambangan nikel memang memberikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan ketersediaan tenaga kerja. Namun disisi lain justru memberikan banyak dampak buruk bagi masyarakat di sekitar kawasan, sering terjadinya banjir, longsor, kerap muncul klaim konflik perampasan lahan, dan kerusakan lingkungan yang makin masif dan parah.
Hal ini tentu menjadi penyebab dan masalah utama yang mengakibatkan banyaknya sumber penghidupan masyarakat yang hilang dan dirampas serta terjadi kerusakan lingkungan.
Sementara itu, Jusuf Kalla yang merupakan mantan wakil presiden RI juga memiliki beberapa bisnis pertambangan dan energi di berbagai daerah. Misalnya perusahaan pembangkit listrik tenaga air yang diprakarsai oleh Bukaka Group, telah menjadi ancaman sekaligus hal yang akan memperparah krisis lingkungan itu sendiri.
Jaringan bisnis khususnya untuk pembangkit energi tersebar di 3 provinsi yaitu PLTA Malea (Sulawesi Selatan), PLTA Kalumpang yang dalam pembangunan (Sulawesi Barat) dan PLTA Poso (Sulawesi Tengah). Pembangunan pembangkit energi yang dilakukan dengan skala yang besar diduga untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan industri.
Hal ini dikarenakan oleh beberapa fakta bahwa Sulawesi khususnya yang tergabung dalam sistem interkoneksi Sulbagsel memiliki surplus energi yang sangat besar. Untuk sektor pertambangan, JK melalui perusahaannya PT Bumi Mineral Sulawesi telah telah berinvestasi untuk pembangunan smelter nikel dengan nilai 10 Triliun rupiah.
Ketiga, melihat profil Prabowo Subianto sebagai mantan Danjen Kopassus yang sempat dipecat pada 1998, sebenarnya sudah menjadi orang lama yang terduga kasus pelanggaran HAM masa lalu. Prabowo sebagai komandan Kopassus sempat membentuk Satuan Tugas mawar yang ditugaskan untuk menculik para aktivis pro demokrasi. Banyak di antara para aktivis itu hilang hingga hari ini dan tidak jarang telah meregang nyawa.
Hingga saat ini negara tak pernah benar-benar menghukum Prabowo atas kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Prabowo bahkan masih enak berkeliaran tanpa pernah dihukum pidana, sempat-sempatnya lagi membuat partai politik dan ikut dalam kontestasi pilpres sebanyak empat kali.
Sebagai pengusaha, Prabowo Subianto memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, batubara, kelapa sawit dan perkebunan. Perusahaan-perusahaan tersebut yakni: Nusantara Energy, PT Tusam Hutani Lestari, PT Tanjung Redeb Hutani, PT Kertas Nusantara, PT Kiani Hutani Lestari, Nusantara Kaltim Coal, PT Jaladri Swadesi Nusantara, dan PT Belantara Pusaka.
Pada tahun 2014, PT Kertas Nusantara milik Prabowo sempat mencuat ke publik, oleh karena perusahaan ini tidak membayar upah buruhnya selama 5 bulan. Para buruh yang tidak puas dengan kebijakan perusahaan melakukan aksi menuntut melalui pemogokan. Aksi pemogokan ini melibatkan sebanyak 600-an buruh.
Dengan hal ini mendesak untuk mengambil tindakan konkret dalam membatasi emisi gas rumah kaca, mengurangi pencemaran air dan udara, serta mempromosikan penggunaan sumber energi terbarukan. Kehadiran publik yang kritis menuntut pemimpin-pemimpin ini untuk bertanggung jawab atas kebijakan mereka yang berdampak merusak dan untuk memprioritaskan pelestarian lingkungan dalam semua keputusan yang mereka buat.
Masa depan penyelamatan lingkungan hidup memerlukan pemimpin yang proaktif dan bertanggung jawab terhadap ekologi. Berdasarkan rentetan peristiwa ini Calon Presiden baik Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto tidak memprioritaskan kepentingan-kepentingan keadilan ekologi, malah hanya memprioritaskan kepentingan oligarki perusak lingkungan.
