Mahasiswa Universitas Tadulako, Yogi.
POTRET SULTENG-Ratusan mahasiswa berasal dari berbagai kampus di Kota Palu melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (3/4/2023) sekitar pukul 11:00 Wita.
Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang cipta kerja (Perppu Ciptaker).
Aksi yang berawal satu komando ini malah berakhir terpecah, pasalnya sebagian mahasiswa menarik diri dari barisan massa aksi lainnya.
Awalnya, mahasiswa yang disambut kedua anggota DPRD Sulteng, Muhaimin Yunus Hadi dan Abdul Karim Aljufri, meminta berdialog di dalam ruang paripurna.
Kedua politisi itu mengizinkan dengan syarat hanya sebagian saja yang diperbolehkan masuk, lantaran ruangan gedung tak memadai.
Kemudian, para pemimpin aksi tersebut melakukan diskusi. Alhasil sebagian mahasiswa Universitas Tadulako menarik diri dari barisan.
Menurut salah satu mahasiswa Untad, Yogi menyatakan, bahwa menilai keputusan pimpinan aksi tidak sesuai lagi dengan kesepakatan konsolidasi.
“Tadi kenapa kawan-kawan dari Untad menarik diri, karena merasa bahwa korlap dan wakorlap itu sudah masuk angin, dan sudah tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat konsolidasi,” jelasnya.
Padahal, kata Yogi saat konsolidasi kesepakatannya sudah bulat akan melakukan boikot DPRD Sulteng. Artinya tidak ada shering dan dengar pendapat dengan anggota DPRD Sulteng.
“Karena secara hierarki ketika kita liat DPR itu ada perwakilan masing masing fraksi partai di nasional dan tidak sama sekali mewakili rakyat . Itulah sebab kenapa kawan kawan itu keluar dari barisan korlap dan wakorlap,” tegasnya.
Tapi perjuangan tersebut tidak hanya sampai disitu, sebab menurut Yogi pihaknya akan kembali menggelar aksi selanjutnya.
“Nah mungkin berikutnya akan di agendakan secara bersama untuk aksi pendudukan kantor DPRD, seperti yang terjadi dibeberapa daerah dengan massa yang lebih banyak,” pungkasnya.
