POTRET SULTENG-Larangan buka puasa bagi para pejabat dan pegawai pemerintah yang dikeluarkan Presiden Jokowi mendapat sorotan. Salah satunya dari PP Muhammadiyah.
Sebelumnya beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia, yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga.
Adapun tiga poin dalan surat itu. Pertama, terkait penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
Kedua, Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan tak perlu melarang pejabat buka puasa bersama. Selagi tidak menggunakan uang negara.
“Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama,” ujarnya, dikutip dari Instagram resminya, Jum’at, (24/3/2023).
Selain itu, kata dia buka puasa bersama justru akan mempererat hubungan dan menjadi sarana komunikasi pejabat dan masyarakat.
“Yang perlu ditekankan adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang. Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dan masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan jika tidak dipahami dengan benar, hal itu akan berdampak pada suasana kekeluargaan di Ramadan 1444 H.
“Larangan buka bersama itu, jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di bulan Ramadan,” bebernya.
