Oleh: Zikra, Aktivis PMII Sulteng.
Pelaksanan Kongres PMII Ke 21 di Palembang, Sumatera Selatan tidak berjalan sesuai jadwal yang telah di tetapkan oleh PB PMII.
Hal ini tejadi karena protes dilakukan oleh PKC dan PC yang merasa dizalimi oleh Ketum PB PMII.
Jika di urai semua tuntutan aksi protes maka bermuara pada persoalan yang sama yaitu inprosedural dan mal administrasi yang melibatkan sikap Ketum PB PMII dalam mengeluarkan SK terhadap struktur PC dan PKC.
Fakta se-Indonesia ini juga terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang mana PB PMII melakukan pelantikan dan mengeluarkan SK hanya menggunakan pendekatan politik (ikut barisan ketum).
PKC dan 2 Komisariat di Kota Palu sudah menyampaikan permasalahan tersebut ke PB PMII, dan juga merilis pemberitaan agar PB PMII jangan mengeluarkan SK. Namun pelantikan tetap dilakukan dan kader memboikot tempat pelantikan.
Mungkin sebagian orang mengecam perbuatan kader-kader tersebut dengan dua anggapan yaitu karena politik, di anggap kader yang melakukan protes karena memiliki kepentingan di kongres nantinya dan anggapan sikap memalukan tidak menghargai tamu dan PB PMII yang turun ke daerah.
Anggapan ini sah-sah saja apabila tidak punya pembuktian lainnya. Namun fakta kongres membuktikan bahwa ternyata masalah ini hampir terjadi di semua PKC se-Indonesia. Artinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu di desain oleh Ketum PB PMII.
Sehingga perbuatan zalim yang terjadi di PC PMII Palu merupakan bagian dari operasi Ketum PB PMII yang mengedepan sikap politik daripada perbaikan organisasi. Sederhananya untuk kepentingan kongres Ketua Umum Gus Abe.
