Oleh: Pemuda Sulteng, Taslim Pakaya
Pilkada Sulteng makin menarik dan asik di tengah banyaknya issue saling mengklaim kemenangan antar para paslon ataupun pendukung. Bahkan, dihiasi dengan tuduhan keterlibatan lembaga kepolisian.
Lembaga kepolisian yang tidak netral atau diyakini terlibat menggerakan untuk memilih salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur. Hal ini disuarakan melalui demonstrasi.
Dalam orasinya disebutkan menyakini keterlibatan Kapolda Sulteng dengan alasan Ketua DMI Kota Palu petinggi di polda, serah jabatan wakapolda dipercepat, adanya mobilisasi yang dilakukan oknum polisi.
Pandangan ini semuanya tendensius dengan hanya menghubung-hubungkan tidak netralnya kepolisian di pilkada sulteng. Jika cara berfikir subjektif yang digunakan semua paslon pun bisa dihubungkan dengan berbagai pihak.
Adanya oknum kepolisian yang terlibat bukan berarti itu adalah perintah lembaga. Kalau hanya itu menjadi ukuran maka banyak fakta yang membuktikan adanya tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum polisi diberbagai masalah atas perbuatanya sendiri.
Pernyataan dalam orasi tersebut tentu sangat merugikan institusi kepolisian dan juga salah satu paslon yang seakan berbuat kecurangan dengan melibatkan kepolisan. Masalah yang disampaikan ke muka umum namun tidak bisa dibuktikan itu bagian dari provokasi yang mengakibatkan perpecahan. Apalagi dengan menyebutkan salah satu paslon gubernur.
Sebagai anak muda Sulteng penulis sangat mendukung kepolisian harus netral dalam pelaksanaan Pilkada Sulteng namun keyakinan ketidak netralan setiap orang juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
Dari semua proses politik daerah yang tersaji hari ini yang terpenting kita semua harus tetap menjaga kedamaian dan kekeluargaan karena sejatinya pemilihan adalah jalan rakyat menuju kesejahtraan bukan permusuhan.
