Potret Palu – Ketua Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Sulawesi Tengah (Sulteng), Lukman Hakim, mengungkapkan keberatannya terkait usulan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), terkait kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar 15 juta rupiah. Usulan tersebut menaikkan BPIH dari 90 juta menjadi 105 juta rupiah.
Baca Juga: IMM Sulteng Desak Dua Peneliti BRIN Dipecat, Tidak Menggambarkan Seorang Intelektual
Menurut Lukman, Haji sebagai salah satu dari lima rukun Islam seharusnya dijalankan sebagai ibadah murni, tanpa adanya komersialisasi atau keinginan untuk mencari keuntungan. Ia menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kemenag, seharusnya berperan sebagai pelayan dan pengayom, bukan sebagai agen perjalanan yang hanya mencari profit.
“Kami dari DPD IMM Sulteng memandang, haji adalah ibadah yang masuk sebagai salah satu dari 5 rukun Islam, maka haji harus murni ibadah, tidak pantas jika disana ada komersialisasi (mengambil keuntungan),” ujarnya, Senin(20/11/23).
IMM Sulteng mendesak anggota DPR untuk meninjau kembali usulan tersebut, dengan dasar bahwa Haji seharusnya dilihat sebagai pelayanan dan bukan sebagai ladang mencari keuntungan.
“Kami meminta anggota DPR untuk mempertimbangkan kembali usulan dari kemenag, dengan asas bahwa haji itu adalah pelayanan bukan ladang mencari profit,” ucap Lukman.
Lukman menyarankan agar anggaran yang dibebankan kepada masyarakat (Jamaah) seharusnya seminimal mungkin, agar dapat dijangkau oleh semua kalangan. Bahkan, ia menyarankan agar biaya tersebut dapat turun, meskipun menyadari bahwa pemerintah perlu menggelontorkan subsidi yang lebih besar untuk mewujudkannya.
“Kalau bisa turun bukannya naik. Walau untuk meralisasikan itu pemerintah harus menggelontorkan subsidi yang berlebih,” ujarnya.
Lebih lanjut, IMM Sulteng juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah yang dikeluarkan oleh jamaah dengan pelayanan yang diterima. Lukman mengingatkan bahwa tahun sebelumnya, meski dengan dana yang cukup besar, masih terdapat laporan jamaah yang terlantar dan tidak mendapatkan pelayanan prima dan maksimal.
Kritik ini mencuat sebagai ajakan untuk memastikan bahwa setiap kenaikan biaya harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang sebanding.
IMM Sulteng berharap agar suara mereka dapat didengar dan dipertimbangkan serius oleh pihak terkait, demi menjaga nilai keagamaan dan keseimbangan dalam pelaksanaan ibadah Haji.
